Kamis, 17 Mei 2012

World Bank di Banyuputih

Hari yang paling membanggakan buat UPK Banyuputih, kenapa tidak, senin sampai dengan rabu 14-16 Mei 2012 hari yang mungkin tidak bisa dilupakan oleh pelaku sekecamatan Banyuputih, karena pada tanggal itu Pihak Pemegang program katanya yang punya uang datang berkunjung keindonesia tepatnya di kecamatan Banyuputih, Team World Bank dari Washington DC. Amerika Serikat.
Mr. Chris Alberino (special Forensic Accountant and Integrity Vice Presidency) didampingi Mr. Brata Yudha dan perwakilan Bank Dunia Indonesia Ibu Erna Suryani. kedatangan mereka adalah untuk mengevaluasi kegiatan PNPM MPd di Kecamatan Banyuputih. beberapa hal yang dilakukan mereka adalah merekam data keuangan dan kegiatan pelaksanaan PNPM tahun 2010 yang lalu, disamping itu kedatangan mereka ini adalah memantau langsung dilapangan hasil pelaksanaan proyek dan melihat sejauh mana pelestarian kegiatan baik fisik  maupun SPP. termasuk memantau dokumen administrasi UPK dan TPK, tetapi yang paling ditekankan adalah proses dan tahapan serta sejauh mana partisipasi dan keterlibatan masyarakat terhadap program, 
"hanya Program PNPM MPd yang sangat menarik buat kami karena jika dilihat dari struktur kelembagaannya, masyarakt yang menjadi pelaku utama dalam program, lepas dari unsur pemerintah dan pendamping" pungkasnya pada saat lakukan dialog dengan UPK dan FK
Lebih lanjut ketika ditanyakan apa kesan Team World Bank setelah berkunjung ke Banyuputih? "Dokuments are stored neatly andcompletely" terangnya, sebagai UPK boleh berbangga diri akhirnya kerja keras mengupayakan maksimal berbuah, walaupun world bank masih harus mempelajari semua dokumen dan hasil wawancaranya sebelum kemudian memberikan kesimpulan akhir kunjungannya. tetapi setidaknya sudah ada kesan positif. karena buat kami (UPK) bukan hanya mewakili Kecamatan dan Kabupaten, tetapi Banyuputih Mewakili Jawa Timur dan Indonesi di ajang internasional, Luar Biasa. 
Bravo PNPM MPd kau telah disukai oleh Dunia Internasional, seluruh mata melirik padamu

Rabu, 16 Mei 2012

Aset Masyarakat


Aset Masyarakat Banyuputih Berlimpah
Berkat PNPM Mandiri Perdesaan



Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) merupakan program penanggulangan kemiskinan andalan pemerintah. Harus diakui, banyak hal telah diwujudkan berkat intervensi positif program ini.
Setidaknya, hal itu yang dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Banyuputih. Dampak PNPM MPd memang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, karena program ini menempatkan masyarakat sebagai subyek sekaligus obyek dalam pembangunan. Selain memberikan peningkatan kapasitas masyarakat serta dana stimulan untuk mendukung prasarana dan sarana dasar di perdesaan, PNPM MPd juga memfasilitasi kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat melalui Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP).
Di Kecamatan Banyuputih, kegiatan SPP telah berlangsung sejak 2007. Rata-rata 21,11% dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) terserap untuk mendanai kegiatan SPP. Artinya, dari Rp 11,5 milyar dana BLM, Rp 2,15 milyar digunakan untuk mendanai kegiatan ekonomi 236 kelompok yang terdiri atas 8.553 ibu-ibu. Jumlah pemanfaat SPP sangat banyak, karena ibu-ibu merasa bahwa akses pendanaan SPP mudah dan tanpa anggunan.
“Meminjam dana SPP di PNPM gampang, hanya perlu KTP dan proposal. Yang menyusun proposal (adalah) kelompok. Jadi tidak repot. Bunganya ringan dan tak ada jaminan. Karena itu, saya selalu mengangsur tepat waktu, biar dapat terus dan (pinjaman berikutnya) lebih besar,” kata Mak Wek, bukan nama sebenarnya, salah seorang pedagang dan pemanfaat SPP.
Tak sekadar diberi pinjaman modal, pengurus kelompok mendapatkan pelatihan di bidang administrasi, pembukuan, dan keuangan dari pengurus UPK. Hal ini dilakukan sebagai wujud pemberdayaan ekonomi yang dapat memercepat peningkatan kesejahteraan keluarga.
Mengenai hal itu, Ketua UPK M. Imam Taufiqurrahman mengatakan, “Kami dan segenap pelaku yang ada memang berupaya meningkatkan pelayanan kepada kelompok, termasuk dengan memberikan pelatihan. Pada akhirnya, langkah tersebut akan bermuara pada pengembalian pinjaman yang baik. Terbukti, rata-rata pengembalian SPP selama tiga tahun terakhir di atas 96%.”
Hingga kini, aset produktif masyarakat sebagai dampak pengembalian SPP itu telah mencapai Rp 2,9 milyar. Surplus ditahannya telah mencapai Rp 580 juta. Bahkan melalui dana surplus tersebut, masyarakat telah mampu mendanai pembangunan 3 unit MCK dan plesterisasi rumah tak layak huni sejumlah 2 unit.
Selain SPP, melalui PNPM MPd masyarakat telah memiliki aset berupa 41 bangunan sarana-prasarana (sapras), yang terdiri atas 20 bangunan sapras pendidikan (gedung sekolah) dan 21 bangunan sapras umum (jembatan, jalan desa, saluran irigasi, dan TPT). Dengan pembangunan pelbagai sapras tersebut, masyarakat berpotensi meningkatkan kualitas hidupnya. Mereka semakin mudah dalam mengakses transportasi, pendidikan, dan sebagainya.
“Apa yang sudah diberikan oleh PNPM MPd ini sangat baik sekali, baik SPP atau fisik. Tinggal bagaimana kita sebagai masyarakat mampu menjaga kelestarian keduanya, sehingga manfaat PNPM MPd terus dapat bisa dinikmati oleh masyarakat,” kata Camat Banyuputih Drs. Imam Gazali.
Pendapat camat tersebut diamini oleh PjOK Banyuputih Moch. Mahfudi. “Ke depan, semoga PNPM MPd tetap terus ada di Kecamatan Banyuputih. Karena, walaupun perlahan, namun keberadaan PNPM MPd mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat  di perdesaan,” pungkasnya.

Minggu, 05 Februari 2012

MAD TUTUP BUKU 2011



Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat kecamatan, kemaren hari selasa 31 Januari 2012, Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MPd kecamatan banyuputih mengadakan Musyawarah Antar Desa (MAD) Pertanggungjawaban. beberapa hal menjadi topik pembahasan pada materi MAD ini, baik kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2011 ataupun penggunaan keuangan selama tahun 2011. dan membahas tentang rencana kerja dan perencanaan keuangan tahun 2012.
Pelaksanaan MAD pertanggungjawaban ini dipimpin langsung oleh Abdul Wahid selaku ketua BKAD kecamatan Banyuputih, yang menarik adalah bahwa pada MAD kali ini seluruh rangkaian acara Musyawarah dipimpin langsung oleh BKAD selaku lembaga tertinggi dikecamatan. menurut ketua BKAD jika pada tahun kemaren lembaga-lembaga di kecamatan mempertanggungjawabkan kegiatannya masing-masing,tahun 2012 ini seluruh kegiatan PNPM MPd di kecamatan yang mempertanggungjawabkan semuanya adalah BKAD selaku lembaga tertinggi di kecamatan.

Beberapa hal yang menjadi topik pembahasan dan menjadi keputusan akhir adalah sebagai berikut.

  1. Laporan pertanggungjawaban diterima oleh masyarakat
  2. Perencanaan keuangan disahkan oleh masyarakat
  3. Telah ditetapkan SOP UPK dengan tambahan batasan usia calon pengurus maksimal 30 tahun dan masa kepengurusan UPK dibatasi sampai dengan usia 50 tahun tetapi dilakukan evaluasi kinerja setiap akhir tahun
  4. Penetapan pengurus UPK periode tahun selanjutnya
  5. Pembelian tanah dan pembangunan gedung UPK
  6. Pembahasan dan penetapan dana sosial mengacu pada 14 indikator
  7. Mengadakan event dana sosial