PNPM Mandiri Perdesaan sebagai
salah satu program luncuran pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan
memang benar-benar harus mendapatkan acungan jempol dari masyarkat, kenapa?
karena tidak hanya dilakukan evaluasi terhadap kegiatan fisik dan administrasi
saja namun juga mengawal kelembagaan BKAD dan BPUPK yang sejatinya adalah
ruhnya kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat kecamatan, Hal ini terbukti
dengan datangnya Bapak Joko Nurrahman, SH selaku korprov Jawa Timur dikecamatan
Banyuputih untuk langsung memberikan penjelasan tentang fungsi dan peran
kelembagaan PNPM MP di kecamatan.
“Jika BKAD berperan sebagaimana
mestinya, bukan hal yang mustahil Kecamatan Banyuputih 5 tahun kedepan orang
miskin berlantai tanah sudah tidak ada lagi” begitu kata pak joko bilang, hal
ini bisa dicapai asal BKAD yang notabene berada langsung diatas lembaga UPK
selaku pengelola keuangan PNPM MP mampu memberikan ide-ide dalam rangka menjaga
dan melestarikan pemberian PNPM MP melalui kegiatan SPP yang salah satu itemnya
didalamnya ada surplus yang akan dikembalikan lagi kemasyarakat melalui
pemberian DANA SOSIAL ORANG MISKIN.
Setidaknya ada dua point penting yang bisa digarisbawahi yang
pertama adalah membicarakan tentang penanggulangan kemiskinan dengan system kelembagaan,
(bukan tidak mungkin ketika SPP ini mampu dijaga kelestariannya, surplusnya
banyak justru malah mampu membangun sarana dan prasarana) , kedua memperkuat
administrasi (keberadaan BKAD ini tidak hanya diakui secara de fakto tapi juga
de jure). Semoga kedepan lembaga-lembaga ini mampu memberikan yang terbaik buat
masyarkat miskin, amin,
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan Coment Disini